Sabarudin, M.Pd., Dewan Pembina PPIB Dilantik Jadi Kepala Dinas Pendidikan Beltim

MANGGAR - PPIB | Dewan Pembina Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB), Sabarudin, M.Pd., resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Beltim). 

Pelantikan berlangsung di Ruang Pertemuan Desa Buku Limau, Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar,  Sabtu (30/5/2026) dipimpin langsung oleh Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Dandim 0414 Belitung Letkol Inf. Teguh Adi Setiawan, Danlanud Letkol Pnb Made YIP, Sekretaris Daerah Erna Kunondo, perwakilan unsur Forkopimda, pimpinan BSB Babel Cabang Manggar Doli Sibarani, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Sebelum dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Beltim, Sabarudin dikenal sebagai Kepala SMAN 1 Manggar yang memiliki berbagai prestasi di tingkat nasional. Ia kerap meraih penghargaan dan juara dalam berbagai lomba pendidikan serta aktif dalam pengembangan dunia literasi.

Selain itu, Sabarudin juga dikenal aktif sebagai guru dan kepala sekolah yang konsisten mendorong budaya membaca dan menulis di lingkungan pendidikan.

Ketua Umum PPIB, Deni Kurniawan As'ari, M.Pd menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan tersebut.

“Semoga Bang Sabar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seorang kepala sekolah dipercaya menjadi kepala dinas merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk ditunaikan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pelantikan ini diharapkan membawa semangat baru bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, penguatan literasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pilkada dan Persoalan Pendidikan di Daerah

 Deni Kurniawan As'ari Ketua Umum PP Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB) 

PILKADA serentak 2020 sempat menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh menunjukkan sikap ketidaksetujuannya untuk digelar. Biasanya, pilkada direspons dengan sangat antusias. Namun, kini dibayangi kekhawatiran masyarakat. Belum tuntasnya kasus pandemi covid-19, menjadi salah satu alasannya. Namun, rupanya pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada pada Desember nanti. Menurut data KPU RI, setidaknya ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di penghujung 2020. Rinciannya, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Temukan lebih banyak

Tulisan ini akan menyoroti tentang hasil pilkada dan persoalan pendidikan di daerah. Salah satu tujuan pilkada ialah memilih pemimpin pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemimpin yang terpilih dari pilkada inilah yang turut menentukan hitam putihnya dunia pendidikan di daerah. Pemimpin daerah, seperti yang kita mafhum memiliki power untuk mengatur daerah yang dipimpinnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak sedikit pemimpin daerah, selama ini yang kurang peduli dengan persoalan pendidikan.

Pilkada serentak 2020 diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang peduli dan paham persoalan pendidikan serta berkomitmen untuk membereskan persoalan pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan pendidikan di daerah yang selama ini mengemuka ialah masih rendahnya kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Banyak guru PNS yang pensiun dan digantikan perannya oleh guru honorer. Namun, faktanya kesejahteraan guru honorer masih belum mendapat perhatian serius dari pemimpin daerah. Tak dinafikan, sudah ada sejumlah pemimpin daerah yang menunjukkan kepedulian, tapi jumlahnya masih sedikit.

Oleh karena itu, para pemilih di berbagai daerah, khususnya di 270 daerah, mesti memperhatikan sosok yang akan dipilihnya. Pastikan memilih kandidat yang betul-betul peduli terhadap dunia pendidikan dan berkomitmen untuk mau meningkatkan kesejahteraan guru di daerahnya.

Para pemilih juga dapat mengecek track record kandidat sebelumnya. Apakah punya rekam baik terkait dengan pendidikan. Hal ini penting mengingat betapa sosok pemimpin daerah menjadi penentu utama dalam kemajuan suatu daerah. Terutama kekuasaan dalam budgeting.

Jika masyarakat memilih pemimpin daerah yang peduli pendidikan, akan lahir para pemimpin daerah yang benar-benar memiliki political will dan good will dengan kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing.

Pemimpin daerah yang benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas utamanya. Pemimpin daerah yang mengimplementasikan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satunya memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta.

Sumber: https://mediaindonesia.com/pilkada/359408/pilkada-dan-persoalan-pendidikan-di-daerah

Tembus 6000 Pendaftar, Workshop E-Modul GTK Madrasah dan PPIB Banjir Peminat

Jakarta (Kemenag) --- Workshop Penyusunan E-modul Pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah dan PPIB banjir peminat. Total peserta yang mendaftar mencapai 6.018 orang.

Workshop ini digelar selama tiga hari, 2 – 4 November, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag dengan Perkumpulan Pendidik Insan Bangsa (PPIB). 

Guru MTsN Kota Cimahi yang juga ketua panitia kegiatan, Deni Kurniawan As’ari, menyampaikan bahwa workshop dilaksanakan sebagai upaya merespon tantangan para guru dalam pembelajaran online di era pandemi Covid-19.

“Pembelajaran berbasis E-modul diharapkan ikut menjadi solusi alternatif yang dapat dikembangkan para guru dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Alhamdulillah para guru begitu antusias mendaftarkan diri. Jumlah pendaftar diatas 6 ribu,” ujar guru yang juga menjadi Ketua Umum PPIB ini. 

“Mengingat kapasitas zoom meet hanya menampung 500 peserta, sebagian besar peserta mengikuti kegiatan ini melalui streaming Youtube pada GTK Madrasah Channel dan PPIB TV,” sambungnya.

Tampil pada hari pertama, Susiana Manisih, Guru MAN 14 Jakarta yang juga penulis. Ia membahas perbedaan antara modul dengan bahan ajar lain, karakteristik modul, komponen modul,  dan outline modul. “Produk yang dihasilkan di hari pertama adalah peserta membuat outline modul yang akan digunakan pada hari kedua saat penyusunan modul,” tutur tim pengembang PKB Kemenag itu. 

Selanjutnya, Intan Irawati, guru MA berprestasi nasional dan penulis buku “Guru Muslim Abad 21” menjadi narasumber hari kedua. Intan menjelaskan manfaat modul, kerangka modul, dan penyusunan modul. 

Khusus mengenai penyusunan modul, menurut guru Fisika MAN 15 Jakarta itu, setidaknya ada enam hal yang harus diperhatikan. “Petunjuk siswa, isi materi bahasan, lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, dan pegangan tutor,” terang Intan. Ia lalu membahas satu persatu keenam hal tersebut dan selanjutnya dilakukan diskusi pendalaman.

Hari ketiga, workshop menghadirkan  Moh. Karmuji,  praktisi digital yang juga guru PAI SDN Kebonsari II Tuban, Jatim. Dia memandu tahapan membuat e-modul di book creator. Karmuji selanjutnya mengajak peserta mengikuti praktek membuat e-modul. Menurutnya membuat emodul di book creator dipandang lebih mudah dilaksanakan dan murah pembiayaan. “Di dalamnya dapat diisi  dengan teks, kuis, gambar, hingga video sehingga lebih menarik peserta didik. Berbeda dengan modul yang konvensional,” ujarnya.

Workshop e-Modul ini diapresiasi peserta, salah satunya guru MAN 2 Jombang, Muhammad Kunsarwani. ”Sangat bermanfat dan menarik acara ini. Eman kalau ninggal ini,” paparnya dengan logat khas Jawa Timur.  

Selesai workshop, peserta diwajibkan mengumpulkan tugas berupa e-modul dan link modul di book creator. Para peserta diberi waktu selama tiga hari setelah pelaksanaan workshop untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan ke panitia. Peserta yang telah memenuhi tugas dan ketentuan lain berhak mendapatkan sertifikat. (Ari_Cmh)

Sumber: https://kemenag.go.id/en/nasional/tembus-6000-pendaftar-workshop-e-modul-gtk-madrasah-banjir-peminat-ew9s0e

Memberdayakan Forum MGMP

Oleh : Deni Kurniawan As’ari, M.Pd. | Ketua Umum PP PPIB 

Forum MGMP ini dirancang se­ba­gai wahana belajar se­panjang hayat antarguru. Tempat di mana ide-ide segar dan inovasi pembelajaran lahir dari pengalaman nyata di kelas. Namun, idealitas itu kerap ja­uh dari kenyataan. Banyak MG­MP di sekolah dan madrasah yang hidup segan, mati pun tak mau. Secara struktur mungkin masih ada kepengurusan, tetapi aktivitasnya nyaris tak terdengar. Tak sedikit MGMP yang baru ber­geliat ketika ada suntikan dana dari pemerintah berupa block grant. Ironisnya, muncul pula pleset­an yang menohok: “Mulih Gasik, Mampir Pasar”. Sindiran ini meng­gambarkan sebagian ok­num pengurus yang menjadikan MGMP sekadar ajang kum­pul-kumpul tanpa makna akademik. Padahal, MGMP me­mi­liki peran amat penting da­lam peningkatan mutu pendidik­an.

Mantan Wakil Mendiknas Prof.­ Fasli Jalal (2005) pernah me­negaskan, MGMP me­ru­pakan sarana efektif pembina­an profesionalisme guru dalam semangat oleh, dari, dan untuk guru. Forum ini idealnya menjadi tempat guru menemukan solusi atas pro­blem nyata di ruang kelas, mu­lai dari strategi pembelajaran, penilaian, hingga adaptasi terha­dap perubahan kurikulum. Arief Achmad (2004) meru­mus­kan sedikitnya enam tujuan utama MGMP: pertama, mening­katkan kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kedua, meningkatkan profesionalis­me serta pemerataan mutu pendidikan. Ketiga, menjadi ruang diskusi pemecahan masalah pembelajaran. Keempat, memperoleh informasi terbaru seputar kurikulum, metodologi, dan teknologi pendi­dikan.

Kelima, berbagi hasil pe­la­tihan, penelitian, dan inova­si, dan keenam menjadi agen refor­ma­si sekolah/madrasah me­nuju pembelajaran yang efektif. Sayangnya, dari pengamatan pe­nulis di lapangan, MGMP saat ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) MGMP yang aktif dan produktif, (2) MGMP kurang aktif, bergerak jika ada da­na, dan (3) MGMP tidak aktif sa­ma sekali. Kondisi terakhir inilah yang paling memprihatinkan. Agar MGMP kembali berdaya dan berfungsi optimal, ada enam strategi yang layak dipertimbang­kan. Pertama, kepemimpinan yang kuat. Kedua, komitmen ko­lektif. MGMP yang tangguh lahir dari rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Ketiga, program kerja yang jelas dan terukur. Ke­empat, du­kung­an berbagai pihak. Kelima, kemandirian pendanaan.  

Keenam, pembina­an berkelanjutan. Dinas pendi­dik­an perlu ha­dir secara nyata memberikan pembinaan, evalua­si, dan fasilitasi agar MGMP berjalan di jalur yang benar dan berdaya guna. Sudah saatnya MGMP bangkit dari tidur panjangnya. Di tengah derasnya perubahan kurikulum dan teknologi digital, guru tidak bisa berjalan sendirian. Forum MGMP menjadi rumah besar tem­pat berbagi, berkolaborasi, dan saling menguatkan. Jika forum ini diberdayakan de­ngan se­rius, MGMP dapat men­jadi pusat penggerak pening­katan mutu pen­didikan, di­mulai dari ruang kelas, oleh guru yang mau belajar, dan untuk murid yang terus berkembang. ***

Sumber Artikel berjudul " Memberdayakan Forum MGMP ", selengkapnya dengan link: https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3039802603/memberdayakan-forum-mgmp?page=2